 |
| Foto, ilustrasi tentang MBG (program kampanye capres). |
Queensha.id — Sosial,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui unggahan media sosialnya.
Dalam tulisannya yang berjudul “STOP MBG”, Purnomo menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kebijakan bantuan konsumsi tidak cukup menjawab persoalan besar bangsa seperti pendidikan mahal, lapangan kerja terbatas, serta akses kesehatan yang masih menjadi beban masyarakat.
Kritik: Kenyang Bukan Solusi Utama
Purnomo menyampaikan bahwa program MBG seolah memberi kesan negara hanya fokus pada kebutuhan perut rakyat, sementara persoalan struktural masih belum terselesaikan.
“Gratis makan memang terdengar baik, tapi rakyat tidak hanya butuh kenyang. Mereka butuh masa depan. Pendidikan harus terjangkau, kesehatan harus mudah diakses, dan pekerjaan harus tersedia,” ujar Purnomo Wardoyo dalam keterangannya kepada Queensha Jepara, Sabtu (28/2/2026).
Ia menilai program tersebut berpotensi menjadi kebijakan populis apabila tidak dibarengi reformasi ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Disebut Berisiko Jadi “Obat Bius Sosial”
Dalam kritiknya, Purnomo bahkan menyebut MBG dapat menjadi semacam obat bius sosial apabila pemerintah menjadikannya solusi utama kesejahteraan.
“Kalau rakyat hanya diberi bantuan konsumsi tanpa peningkatan kualitas hidup, maka masyarakat bisa terlena. Padahal mereka tetap menghadapi biaya hidup tinggi, pajak, dan sulitnya mencari pekerjaan,” tegasnya.
Menurutnya, bantuan sosial memang penting, tetapi tidak boleh menggantikan kebijakan pembangunan jangka panjang.
Dorong Kebijakan Berbasis Kesempatan
Pengamat sosial tersebut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya tidak meminta belas kasihan negara, melainkan peluang untuk berkembang.
“Rakyat tidak butuh sedekah dari negara. Yang dibutuhkan adalah kesempatan: pendidikan gratis berkualitas, lapangan kerja nyata, serta upah yang layak. Itu yang benar-benar pro-rakyat,” kata Purnomo.
Ia menambahkan, program sosial seharusnya menjadi pintu masuk pemberdayaan, bukan sekadar distribusi bantuan.
MBG Tetap Menuai Pro dan Kontra
Program Makan Bergizi Gratis sendiri sejak awal memunculkan perdebatan di ruang publik. Pendukung kebijakan menilai program tersebut penting untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar.
Namun di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengorbankan sektor vital lain seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya soal niat baik, tetapi juga soal efektivitas dan keberlanjutan.
Kritik sebagai Bagian Demokrasi
Purnomo menegaskan kritik yang ia sampaikan bukan bentuk penolakan terhadap bantuan sosial, melainkan dorongan agar pemerintah lebih fokus pada pembangunan manusia secara menyeluruh.
“Program sosial boleh ada, tapi jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek bantuan. Negara harus menciptakan rakyat yang mandiri, bukan bergantung,” pungkasnya.
Diskursus mengenai MBG pun diprediksi masih akan terus berkembang seiring meningkatnya perhatian publik terhadap arah kebijakan kesejahteraan nasional.
***
Tim Redaksi.
