Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program sosial penting pemerintah ternyata menyisakan tanda tanya di daerah. Di Kabupaten Jepara, perhatian publik selama ini lebih tertuju pada siswa sekolah sebagai penerima manfaat, sementara kelompok lain yang juga masuk sasaran program justru nyaris luput dari sorotan.
Padahal, selain siswa, program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil (bumil) dan lanjut usia (lansia) sebagai kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.
Namun hingga kini, publik belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah penerima manfaat dari kalangan bumil dan lansia di Jepara, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusian program tersebut.
Data Penerima Manfaat Belum Terbuka
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi data program tersebut. Pasalnya, anggaran untuk MBG telah ditetapkan, tetapi informasi mengenai kuota penerima manfaat di luar siswa sekolah belum pernah dipublikasikan secara terbuka.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kelompok rentan yang seharusnya menjadi prioritas justru belum tersentuh program.
“Selama ini yang terlihat hanya siswa sekolah. Padahal bumil dan lansia juga disebut sebagai penerima manfaat. Berapa jumlahnya di Jepara dan bagaimana distribusinya belum pernah dijelaskan,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Hak Publik atas Informasi Anggaran
Program MBG menggunakan dana publik sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan siapa saja penerima manfaatnya.
Transparansi dinilai penting agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dengan realisasi di lapangan.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai berapa kuota MBG yang dialokasikan untuk bumil dan lansia di Kabupaten Jepara, padahal kelompok tersebut termasuk yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Koordinator SPPG Belum Beri Tanggapan
Upaya konfirmasi kepada Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Jepara, Wildan Mustofa, belum membuahkan hasil.
Saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp pada Kamis (5/3/2026), yang bersangkutan belum memberikan tanggapan terkait pertanyaan mengenai kuota maupun mekanisme distribusi MBG bagi bumil dan lansia.
Transparansi Ditunggu Publik
Kondisi ini menimbulkan desakan agar pemerintah daerah segera membuka data penerima manfaat program MBG secara rinci.
Selain untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, keterbukaan informasi juga penting agar program yang dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Jika tidak segera dijelaskan, program yang seharusnya menjadi solusi gizi bagi masyarakat rentan justru berpotensi menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik.
***
Wartawan: Gun Jpr.
Tim Redaksi.
