Queensha.id - Edukasi Pendidikan,
Pemerintah tengah menggulirkan rencana ambisius: mendirikan Sekolah Rakyat berbasis gawai untuk menjangkau ribuan calon siswa dari wilayah terpencil hingga pelosok negeri. Dalam skema yang digadang-gadang sebagai revolusi pendidikan digital ini, setiap siswa akan dibekali perangkat gawai dan akses modul belajar berbasis internet. Namun seperti banyak kebijakan besar lainnya, proyek ini memunculkan beragam reaksi: antara harapan dan kecurigaan.
Janji Pemerintah: Akses, Inovasi, dan Pemerataan
Bagi pemerintah, program ini adalah jawaban atas ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa. Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa ribuan anak usia sekolah masih kesulitan mengakses pendidikan karena kendala geografis maupun ekonomi.
“Ini bukan sekadar program. Ini adalah komitmen negara menghadirkan pendidikan yang bisa dijangkau siapa pun, kapan pun, di mana pun,” ujar Menteri Pendidikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/6).
Di era digital ini, adopsi teknologi dianggap solusi efektif untuk menghapus batas-batas geografis. Pemerintah berargumen bahwa Sekolah Rakyat berbasis gawai merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi melek teknologi dan mandiri secara belajar.
Kritik Oposisi: Antara Prioritas dan Pencitraan
Namun tidak semua pihak menyambutnya dengan antusias. Sejumlah tokoh oposisi menilai langkah ini tidak tepat waktu, mengingat tekanan ekonomi yang masih mencekik banyak keluarga pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Di saat rakyat susah makan, pemerintah malah belanja gawai. Ini bukan solusi, ini pencitraan,” tegas seorang anggota DPR dari fraksi oposisi.
Bagi mereka, proyek ini mengandung potensi pemborosan anggaran dan membuka celah bagi praktik markup, apalagi jika tidak diawasi dengan ketat. Alih-alih membangun ruang kelas atau memperkuat guru honorer, anggaran justru dialirkan ke sektor yang, menurut mereka, belum menjadi prioritas utama rakyat.
Bisnis yang Menggiurkan: Gawai, Layanan, dan Tender
Di sisi lain, pelaku industri teknologi justru melihat peluang besar. Proyek ini membuka pasar baru yang menjanjikan: pengadaan ribuan perangkat, pengembangan platform pembelajaran, hingga pelatihan dan layanan pendukung. Vendor besar maupun startup edutech ramai-ramai bersiap menawar proyek.
“Ini bisa menjadi akselerator ekosistem teknologi pendidikan dalam negeri,” kata seorang pengusaha penyedia perangkat digital pendidikan.
Namun aroma bisnis yang kental membuat sebagian pihak khawatir akan adanya kongkalikong dan kontrak yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Lalu, siapa yang benar? Pemerintah yang merasa sudah mengambil langkah maju? Oposisi yang mempersoalkan urgensi dan arah kebijakan? Atau pelaku industri yang bersiap meraih keuntungan?
Semua bisa benar — tergantung dari mana Anda melihat dan kepentingan siapa yang Anda bela. Dalam politik dan kebijakan publik, tidak ada ruang netral sepenuhnya. Selalu ada agenda, narasi, dan motif di baliknya.
Yang jelas, publik harus jeli. Program ini menyangkut pendidikan anak-anak bangsa. Maka transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci, agar Sekolah Rakyat berbasis gawai bukan hanya proyek ambisius, tetapi sungguh-sungguh berdampak dan berpihak pada rakyat kecil.
Pertanyaannya Sekarang:
Anda di sisi mana?
Karena dalam setiap keputusan politik, selalu ada “siapa” yang diuntungkan — dan “siapa” yang diam-diam menanggung akibatnya.
***
Sumber: KPS.
0 Komentar