 |
| Foto, bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako yang sering disebut “goodie bag Presiden” dan ke wilayah Jabodetabek. |
Queensha.id - Jakarta,
Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako yang sering disebut “goodie bag Presiden” dan ke wilayah Jabodetabek. Paket ini diproduksi oleh PT Sritex, salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kontrak pengadaan mencakup tiga tahap (tahap 3, 5, 6) sebanyak total enam juta paket, dengan nilai kontrak mencapai Rp 900 miliar. Namun, KPK menemukan ada indikasi pemangkasan kualitas di lapangan hingga merugikan negara sekitar Rp 250 miliar.
Strategi Penyidikan KPK
Upaya KPK memasuki fase baru dengan memanggil aktor-aktor kunci di korporasi dan kementerian:
1. Supartodi (Dir. Keu PT Sritex) dan Allan Moran Severino (mantan Dir. Keu Sritex) hadir untuk mengungkap peran perusahaan dalam proses pengadaan sambil menguji kesesuaian volume dan kualitas barang dengan kontrak.
2. Adi Wahyono, mantan birokrat Kemensos, dipanggil untuk mengelaborasi aspek teknis birokrasi sehingga mulai dari usulan vendor hingga distribusi paket ke masyarakat.
Pemeriksaan digelar di kantor BPKP DI Yogyakarta, jelang kemungkinan pengembangan penyidikan di wilayah lain.
Strategi KPK ini menunjukkan pendekatan multifaset: menyentuh rantai pengadaan dari sisi produsen, pejabat administrasi, hingga penyedia distribusi.
Jejak Tersangka dan Korporasi
Ivo Wongkaren, Direktur Utama Mitra Energi Persada dan konsultan PT Primalayan Teknologi Persada, telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia sebelumnya divonis 8,5 tahun penjara terkait kasus bansos beras PKH, dan kini juga ditengarai berada di pusat kasus bansos presiden senilai ratusan miliar.
Keterlibatan perusahaan lain seperti Bina San Prima (Citrawati), juga dalam pantauan setelah namanya disebut oleh sumber RMOL.
Implikasi & Langkah Berikutnya
Skala kerugian Rp 250 miliar–Rp 900 miliar menuntut transparansi audit lengkap dari kontrak, pengadaan, hingga distribusi.
Akuntabilitas korporasi: PT Sritex kini diperiksa bukan hanya karena reputasinya sebagai produsen, tetapi sebagai bagian dari rantai yang bisa diperas oleh tekanan politik dan birokrasi.
Peran Kemensos: Adi Wahyono dan pejabat lain bisa membuka jalur komunikasi dan instruksi yang menentukan seleksi dan evaluasi pemenang tender.
Publik menanti, apakah penyidikan KPK akan berderet ke pejabat tinggi atau politisi yang berperan dalam penunjukan vendor, termasuk kemungkinan nama besar dalam Penyedia Presiden.
Jadi, kasus ini bukan semata korupsi kecil-kecilan; ia mencerminkan kelemahan sistem pengadaan bantuan sosial skala besar dalam situasi darurat. Langkah KPK hari ini untuk memanggil direktur keuangan perusahaan dan mantan pejabat birokrasi dan menunjukkan keseriusan penyidik untuk mengurai semua alur TPK (Tindak Pidana Korupsi) hingga ke akar, sembari menjaga integritas pengadaan publik di masa krisis.
***
Sumber: Kompas.
