 |
| Foto, kantor DPRD kabupaten Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali mengajukan pinjaman daerah senilai Rp164 miliar untuk tahun anggaran 2026. Rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dan resmi dimuat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyampaikan bahwa pinjaman tersebut telah disepakati dalam rapat paripurna pengambilan keputusan KUA-PPAS yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025.
“Kemarin kita sudah memparipurnakan KUA-PPAS yang di dalamnya ada persetujuan DPRD terkait pinjaman tahun anggaran 2026 senilai Rp164 miliar,” ungkap Agus saat ditemui di Gedung DPRD Jepara, Selasa (29/7/2025).
Pengajuan pinjaman ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jepara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Agus menambahkan, total pinjaman daerah yang dirancang oleh Pemkab Jepara mencapai Rp250 miliar, terdiri dari Rp86 miliar pada tahun 2025 dan Rp164 miliar untuk tahun 2026. Menurutnya, jumlah tersebut masih berada dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk dikembalikan.
“Saya kira itu masih dalam ambang batas yang mampu untuk dikembalikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Dibayar dari PAD Jepara
Agus menjelaskan bahwa sumber pengembalian pinjaman tersebut akan diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Berdasarkan catatan DPRD, pertumbuhan PAD Jepara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,35 persen per tahun.
Meski kontribusi PAD terhadap APBD baru menyentuh angka 19,52 persen, DPRD optimis potensi tersebut bisa dioptimalkan lebih jauh, terutama dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dihasilkan dari pinjaman.
“Ini juga kesempatan yang cukup baik untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan yang selama ini tidak pernah dilaksanakan secara masif,” tambah Agus.
Rencana pinjaman ini menambah daftar langkah strategis Pemkab Jepara dalam membenahi layanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan, termasuk program penggabungan sekolah dasar dan pemanfaatan teknologi digital di sektor pendidikan.
Dengan adanya suntikan dana melalui pinjaman ini, publik berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaannya secara transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
***
Sumber: BTN.
