 |
| Foto, kolase. Bupati Pati dan aksi demo di Pati. |
Queensha.id - Pati,
Nama Bupati Pati, Haryanto Sudewo, tengah menjadi sorotan publik usai sebuah video dirinya menantang hingga 50.000 orang untuk melakukan demonstrasi viral di media sosial. Ucapan kontroversial itu muncul di tengah kemarahan masyarakat atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen yang diberlakukan mulai tahun 2025.
Video pernyataan itu pertama kali menyebar melalui platform TikTok dan Twitter, memperlihatkan Sudewo mengatakan:
“Silakan saja, jangan cuma lima ribu, kalau perlu lima puluh ribu orang pun demo, saya tidak akan goyah. Keputusan tidak akan saya ubah," ucapannya.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak warga menilai pernyataan itu arogan dan mengabaikan keresahan masyarakat yang merasa terbebani dengan kebijakan baru tersebut.
Kenaikan PBB-P2 Disebut Demi Pembangunan
Kebijakan ini diumumkan secara resmi setelah pertemuan intensifikasi PBB-P2 di Kantor Bupati Pati, bersama camat dan anggota PASOPATI (Paguyuban Camat se-Kabupaten Pati). Dalam penjelasan di situs resmi Humas Pemkab Pati, Sudewo menyatakan bahwa kenaikan ini adalah bentuk penyesuaian setelah 14 tahun tarif PBB tidak mengalami perubahan.
“Sudah 14 tahun PBB tidak naik. Sekarang kami sepakat menaikkan sekitar 250 persen,” ujar Sudewo, seraya menyebut dana dari PBB akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan RSUD, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.
Sudewo juga membandingkan penerimaan PBB Kabupaten Pati yang hanya Rp29 miliar, jauh di bawah Jepara (Rp75 miliar), Kudus dan Rembang (Rp50 miliar), meskipun menurutnya Pati memiliki wilayah dan potensi yang lebih besar.
Namun, alih-alih mendapat dukungan, kebijakan ini justru memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa terbebani dan tidak mendapat sosialisasi yang memadai.
Warga Mengeluh, Posko Pengaduan Didirikan
Merespons keresahan warga, IKA PMII Kabupaten Pati membuka posko pengaduan online sebagai wadah keluhan masyarakat. Ketua IKA PMII, Ahmad Jukari, menilai kebijakan ini tidak transparan dan minim pelibatan publik.
“Banyak warga yang tiba-tiba menerima tagihan PBB yang melonjak drastis, padahal sebelumnya tidak ada penjelasan atau sosialisasi yang jelas,” ujar Jukari.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada beban ekonomi warga.
Reaksi Publik Menguat, Tekanan Sosial Meningkat
Di media sosial, nama Haryanto Sudewo menjadi trending topic, dengan ribuan komentar mengecam ucapannya yang dianggap “menantang rakyat.” Banyak warganet menyuarakan kekesalan dan menyebut pemerintah daerah seolah tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Kami bukan anti pembangunan, tapi kenapa harus naik 250 persen sekaligus? Kenapa tidak bertahap? Kenapa tidak ada penjelasan dulu?” tulis salah satu warga Pati dalam unggahan TikTok yang sudah ditonton ratusan ribu kali.
Rekam Jejak Sudewo dan Tantangan Politik Lokal
Haryanto Sudewo bukan sosok baru di dunia politik. Ia merupakan politisi senior Partai Gerindra yang pernah dua kali menjabat sebagai anggota DPR RI, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III. Kini menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo dihadapkan pada tantangan besar: membangun daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Namun kontroversi terbaru ini justru bisa menjadi batu sandungan. Di satu sisi, keberanian Sudewo untuk menargetkan peningkatan pendapatan daerah patut diapresiasi. Tapi di sisi lain, cara penyampaian dan kurangnya komunikasi publik dapat memicu resistensi yang meluas.
***
Sumber: BS.
Penulis: Tim Queensha Jepara
Tanggal: 5 Agustus 2025
