 |
| Foto, wakil ketua Komisi lll DPR RI, Ahmad Sahroni. |
Queensha.id - Medan,
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan keras terkait derasnya kritik masyarakat terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan.
Di tengah ramainya wacana pembubaran DPR yang bergema di media sosial, politikus Partai NasDem itu menyebut seruan tersebut sebagai bentuk “mental orang tolol sedunia.”
Pernyataan itu disampaikan Sahroni saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sumatera Utara, Jumat (22/8). Ia menegaskan, DPR adalah institusi vital dalam sistem ketatanegaraan, sehingga pembubarannya justru akan melumpuhkan fungsi negara.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni dalam rekaman video yang beredar.
Kritik Boleh, Bubarkan DPR Jangan
Meski menggunakan bahasa keras, Sahroni menegaskan dirinya tidak anti kritik. Menurutnya, masyarakat sah-sah saja menyoroti kinerja DPR, bahkan dengan bahasa yang tajam sekalipun. Namun, ia menilai wacana pembubaran DPR tidak realistis dan justru akan menimbulkan masalah baru.
“Silakan masyarakat kritik, bahkan dengan keras atau dengan kata-kata kasar, saya tidak masalah. Tapi kalau bilang bubarkan DPR, itu jelas keliru. Justru negara ini akan pincang kalau tanpa DPR,” tegasnya.
Latar Belakang Wacana “Bubarkan DPR”
Gelombang seruan pembubaran DPR kembali marak di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Pemicunya adalah sorotan publik terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas kerja.
Kekecewaan masyarakat makin menguat akibat sejumlah kasus, mulai dari absensi rendah, polemik etika, hingga kontroversi penggunaan fasilitas negara. Kondisi itu melahirkan narasi ekstrem di kalangan warganet: “Bubarkan saja DPR!”
Namun, Sahroni menilai solusi bukan dengan menghapus DPR, melainkan mendorong perbaikan kinerja wakil rakyat agar lebih transparan dan bertanggung jawab.
DPR di Persimpangan Jalan
Pernyataan Sahroni sekaligus menyoroti dilema yang tengah dihadapi DPR RI. Di satu sisi, lembaga legislatif ini memiliki fungsi vital dalam legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat. Di sisi lain, krisis kepercayaan publik terus meningkat, diperburuk dengan maraknya isu ketidakefisienan dan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat.
Apakah kritik keras warganet akan menjadi momentum pembenahan DPR, atau justru memperlebar jurang ketidakpercayaan publik?
***
Sumber: BS.
