 |
| Foto, wilayah pesisir pantai Balong, kecamatan Keling, Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tengah menyiapkan pembangunan Pelabuhan Internasional Balong di Pantai Balong sebagai pusat distribusi logistik ekspor-impor. Proyek ini diproyeksikan menjadi tonggak kebangkitan Jepara sebagai poros maritim baru sekaligus pusat niaga global.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan pelabuhan internasional ini akan dirancang sebagai simpul logistik modern yang menghubungkan sektor perikanan, industri mebel, dan pariwisata dengan jaringan perdagangan dunia.
“Konsep ekonomi biru menjadi arah utama agar pelabuhan tidak hanya berorientasi konstruksi, tetapi juga keberlanjutan,” kata Witiarso, Sabtu (20/9/2025).
Dukungan Investor dan Masyarakat
Rencana pembangunan tersebut mendapat dukungan PT Pelindo (Persero) Cabang Semarang yang menyatakan minat untuk mengelola pelabuhan. Dukungan juga datang dari Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) Jepara melalui ketuanya, Muhammad Mustavit, yang mendorong agar pembangunan tetap ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat pesisir.
Saat ini, Pemkab Jepara bersama investor sedang menyiapkan studi kelayakan (FS) sebelum memulai tahap pembangunan fisik.
Lokasi Strategis dan Potensi Maritim
Lokasi Balong dipilih karena strategis. Jepara memiliki garis pantai terpanjang di pantai utara Jawa, yakni 82,73 kilometer, serta basis ekonomi maritim yang kuat: industri mebel yang mendunia, perikanan tangkap dan budidaya, hingga pariwisata bahari Karimunjawa.
Secara historis, Jepara juga pernah menjadi pelabuhan penting sejak era Kerajaan Demak dan Ratu Kalinyamat. Letaknya di semenanjung membuatnya dulu menjadi titik persinggahan pedagang internasional.
Saat ini Jepara sudah memiliki Pelabuhan Kartini (penumpang tujuan Karimunjawa) dan Pelabuhan Tanjung Jati (berorientasi energi-industri). Namun keduanya belum berperan sebagai pusat logistik internasional, sehingga Pelabuhan Balong dipandang strategis untuk mengisi kekosongan tersebut.
Tahap Persiapan
Kepala Dishub Jepara, Ony, menjelaskan bahwa leading sektor pembangunan berada di Bappeda Jepara dan kewenangan pelabuhan tetap di Kementerian Perhubungan.
“FS yang ada baru tahap pra-FS, koordinasi dengan PT Pelindo dilakukan Bappeda. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bisa ditanyakan ke Bappeda atau DLH,” jelas Ony.
Harapan Jadi Pusat Niaga Maritim
Dengan dukungan pemerintah, investor, dan kekuatan ekonomi maritim, Jepara diyakini berpeluang besar menjadi pusat niaga internasional. Pembangunan Pelabuhan Balong diharapkan mampu membuka jalur distribusi global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan maritim yang cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
***
