 |
| Foto, H. Ali Achwan, ST, MH ketua PWO Jepara dan GNPK Jepara / H. Basoni kontraktor asal Jepara. |
Queensha.id – Jepara,
Situasi sosial politik yang tengah memanas di Kabupaten Jepara menjadi sorotan banyak pihak. Ketua Perkumpulan Wartawan Online (PWO) sekaligus Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jepara, Ali Achwan, menilai bahwa momen ini seharusnya menjadi titik balik bagi DPRD Kabupaten Jepara untuk kembali pada jati dirinya sebagai wakil rakyat.
“DPRD memiliki tugas pokok yang jelas sesuai undang-undang. Pertama, membentuk peraturan daerah (Perda) bersama bupati. Kedua, membahas dan menyetujui APBD yang diajukan bupati. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Itulah tiga tugas utama yang perlu dijalankan dengan benar,” tegas Ali dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Ali juga menyoroti praktik pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang selama ini melekat di tangan anggota dewan. Menurutnya, pengelolaan tersebut sebaiknya dikembalikan ke dinas terkait agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
“Boleh saja dewan mencari titik proyek untuk daerah pemilihannya, tapi jangan sampai mereka yang mengatur langsung anggaran bahkan menunjuk rekanan. Itu sudah di luar tupoksinya,” tambah Ali.
Senada dengan itu, Basuni, seorang rekanan senior asal Pecangaan, juga mengungkapkan dukungannya agar dana pokir dikelola sepenuhnya oleh dinas teknis. Menurutnya, pengelolaan oleh dewan justru membuka ruang kecemburuan hingga praktik tidak sehat.
“Banyak rekanan tidak dapat pekerjaan karena anggota dewan sudah punya rekanan sendiri. Bahkan ada dugaan sebagian dewan membuat CV atas nama saudaranya. Ini yang akhirnya mencederai rasa keadilan,” ungkap Basuni.
Di luar isu pokir, Basuni juga menyinggung soal rencana pendirian peternakan babi di Jepara. Menurutnya, jika benar terealisasi, langkah itu justru bisa menjadi peluang ekonomi bagi daerah.
“Saya sangat setuju ada peternakan babi di Jepara, tapi dengan catatan pabriknya jauh dari pemukiman, produknya tidak untuk konsumsi masyarakat Jepara, dan seluruhnya diekspor. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan daerah. Kalau kesempatan ini ditolak, kabupaten lain pasti berebut,” pungkas Basuni.
Sorotan publik terhadap DPRD Jepara kini semakin tajam. Desakan agar wakil rakyat kembali fokus pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjaga marwah lembaga dewan di tengah dinamika politik yang kian kompleks.
***
Sumber: G7/AA.
