| Foto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. |
Queensha.id - Jakarta,
Pemerintah bersiap melakukan langkah besar dalam pemberantasan praktik penyelundupan di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku atau mafia penyelundupan barang ilegal, mulai dari komoditas rokok, tekstil, hingga baja.
Menurut Purbaya, pihaknya telah mengantongi daftar nama-nama pelaku yang terlibat dan kini tinggal menunggu proses hukum untuk dilaksanakan. Salah satu modus utama yang digunakan para pelaku adalah under invoicing, yaitu pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari yang sebenarnya agar terhindar dari bea dan pajak yang semestinya dibayar.
“Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Banyak yang main di tekstil, baja, dan lain-lain. Sudah ada nama-nama pemainnya, tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, potensi kerugian negara akibat praktik ilegal ini masih dalam proses perhitungan.
“Belum tahu. Masih kita hitung,” singkatnya.
Perintah Langsung dari Presiden Prabowo
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan tugas khusus kepada Menteri Keuangan untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas mafia ekonomi yang merugikan negara.
Purbaya menegaskan, tugas itu akan dijalankan secara penuh. Menurutnya, pemberantasan penyelundupan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian nasional dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih bersih serta adil.
Kanal Aduan “Lapor Pak Purbaya” Diserbu Laporan
Sebagai bagian dari strategi pengawasan, sejak 15 Oktober 2025, Kementerian Keuangan membuka kanal pengaduan masyarakat bernama “Lapor Pak Purbaya”, khusus untuk menampung keluhan terkait layanan perpajakan dan bea cukai.
Kanal ini bisa diakses langsung melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600. Hanya dalam dua hari sejak diluncurkan, hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB, sudah masuk 15.933 laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, 2.648 laporan telah selesai tahap verifikasi, terdiri atas 189 laporan aduan resmi dan 2.459 non-aduan, sementara 13.285 laporan lainnya masih dalam proses verifikasi.
“Saya sudah buka pengaduan langsung ke masyarakat. Nanti kita lihat ke depan, masih ada yang nekat apa tidak,” ujar Purbaya menegaskan.
Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membenahi tata kelola keuangan negara dan menertibkan praktik kotor di sektor perdagangan dan kepabeanan.
Jika benar penangkapan besar-besaran ini dilakukan, maka langkah tersebut akan menjadi ujian pertama bagi komitmen pemerintahan Prabowo-Purbaya dalam menegakkan integritas ekonomi dan memberantas mafia yang selama ini merongrong pendapatan negara.
***
Sumber: CNBC.
(Queensha Jepara – 22 Oktober 2025).