 |
| Foto, Ketua komisi A DPRD Jepara, M Haidar dan pejabat Jepara lainnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) - Penanganan konflik sosial di Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Upaya menjaga stabilitas wilayah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Aula Bakesbangpol, Jalan Boto Putih No. 7 Demaan Jepara, Jumat (28/11/2025).
Dengan tema “Membangun Sinergi dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Jepara”, kegiatan ini menghadirkan lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan, unsur intelijen, aparat penegak hukum, komunitas pers, dan aktivis sosial.
Bakesbangpol Peta Kerawanan: Sengketa Lahan Jadi Pemicu Terbesar
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Jepara, Ony Sulistijawan, yang sekaligus menjadi narasumber utama. Ia memaparkan peta kerawanan konflik sosial, menyebut sengketa lahan dan sumber daya alam sebagai pemicu utama terjadinya ketegangan antarwarga.
Ony menekankan pentingnya:
- deteksi dini,
- respon cepat,
- pendampingan kegiatan masyarakat,
- peran tokoh agama dan adat sebagai mediator,
- serta media yang bertanggung jawab.
“Keamanan daerah bukan hadiah, tetapi hasil gotong-royong seluruh komponen masyarakat,” tegas Ony.
Ia menambahkan, “Konflik sosial bukan hanya urusan aparat. Masyarakat adalah garda depan menjaga stabilitas wilayah," imbuhnya.
Kejaksaan Ungkap Banyaknya Data Perusahaan Tidak Sinkron
Dari unsur Kejaksaan Negeri Jepara, Juniardi Widraswara, S.H., M.H., menyoroti masalah baru: banyaknya ketidaksesuaian data perusahaan di Jepara.
Ia mengingatkan agar ormas mengambil peran aktif dalam:
- mencegah kebocoran administrasi,
- mengawal kebijakan daerah,
- dan memastikan tidak ada celah hukum yang bisa memicu konflik sosial.
Polres Jepara Ingatkan Potensi Konflik Buruh–Pengusaha
Perwakilan Polres Jepara, IPDA Hadi Panjaitan, menekankan kerawanan menjelang pembahasan UMK.
Isu-isu yang disebut sebagai pemicu konflik antara lain:
- kesejahteraan buruh,
- ketimpangan ekonomi,
- dan perselisihan ketenagakerjaan.
Ia juga mengingatkan konflik di sektor galian C, khususnya di Desa Sumberrejo yang dikelola CV Senggol Modot, agar tidak berkembang menjadi masalah horizontal.
“Kami meminta seluruh ormas ikut mengantisipasi eskalasi di lapangan,” ujarnya, Jum'at (28/11/2025).
DPRD Jepara Soroti 700 TKA, Hanya 200 yang Tercatat Resmi
Ketua Komisi A DPRD Jepara, Muhammad Haidar, menyoroti ancaman intelijen asing, terutama yang masuk melalui jalur industri dan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Ia menegaskan, dari sekitar 700 TKA yang beroperasi di Jepara, hanya 200 yang tercatat resmi.
“Ini potensi bahaya sosial. Pengawasan harus ketat, jangan sampai TKA menggeser tenaga lokal di pekerjaan dasar,” tandasnya.
Lebih dari 20 Ormas Hadir
FGD ini diikuti berbagai organisasi, di antaranya:
- DPC LSM Harimau
- Lembaga Jepara Membangun
- PEKAT IB
- LVRI Jepara
- Yayasan Konsorsium LSM Jepara
- Squad Nusantara
- DPD IWOI Jepara
- GRIB Jaya Jepara
- Pemuda Pancasila
- Senkom Polri
- LDII
- IPNU–IPPNU
- Pemuda Ansor
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- Matra
- GANN
- PWI–LS
- LPHI
- Macan Asia Indonesia (MAI)
- Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)
dan organisasi lain yang turut hadir.
Hasil FGD: Dibentuk Forum Koordinasi Permanen Penanganan Konflik Sosial
FGD akhirnya menghasilkan kesepakatan pembentukan Forum Koordinasi Permanen Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jepara.
Forum ini berfungsi sebagai:
- wadah koordinasi lintas ormas dan lembaga pemerintahan,
- pusat penyebaran informasi kewaspadaan dini,
- sarana dialog dan mediasi konflik,
- dan platform kolaborasi pencegahan gejolak sosial.
Jepara Perkuat Benteng Sosial di Era Ancaman Global
Dengan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap wilayah tetap aman dan kondusif di tengah dinamika global, maraknya TKA ilegal, konflik ketenagakerjaan, serta ancaman provokasi berbasis digital.
***
Sumber: Edi Putra.
Tim Redaksi.
