 |
| Foto, pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo. |
Queensha.id - Jepara,
Sejumlah warga Jepara mengungkapkan kegundahan lewat unggahan di media sosial. Dalam postingan di akun Facebook Agoest Jati Meubel, seorang netizen menulis:
“YANG MASIH MENJADI TANDA TANYA KENAPA KLO BELI TIDAK DI TIMBANG DULU. SOALNYA ISINYA JUGA TIDAK TAHU”
Unggahan tersebut merujuk pada tabung gas elpiji 3 kilogram yang dibeli warga. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan: sejumlah laporan nasional menunjukkan bahwa isi tabung tersebut terkadang tidak memenuhi standar berat yang seharusnya.
Fakta & Temuan Terkait Elpiji 3 Kg
- Sesuai ketentuan, tabung elpiji 3 kg terdiri dari tabung kosong (±5 kg) ditambah isi gas 3 kg, sehingga berat total ideal adalah sekitar 8 kg.
- Dari inspeksi sebelumnya, ditemukan bahwa beberapa tabung yang seharusnya berisi 3 kg gas hanya mengandung sekitar 2,2 kg hingga 2,8 kg — artinya terjadi kekurangan hingga 600–700 gram.
- Penjelasan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut bahwa meski dugaan kekurangan ada, masih perlu pembuktian teknis lebih lanjut sebelum dinyatakan kecurangan.
Pandangan Pengamat Sosial Purnomo Wardoyo
Menurut pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, kegelisahan netizen seperti yang diungkapkan di Jepara seharusnya mendapat respons dari berbagai pihak.
“Ketika masyarakat merasa ‘belinya sama, tapi merasa isinya tak seperti yang dijanjikan’, maka yang terjadi adalah kerusakan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi barang bersubsidi. Ini adalah aspek sosial yang besar, bukan hanya soal harga atau jumlah,” ujar Purnomo, Senin (3/11/2025).
Purnomo menambahkan bahwa ada beberapa faktor struktural yang menyebabkan masalah ini:
- Distribusi yang panjang hingga ke pangkalan dan agen lokal, terkadang tanpa pengawasan ketat.
- Kurangnya fasilitas timbang atau alat validasi di level pangkalan/pelayan (agen) untuk membuktikan berat isi.
- Kesadaran konsumen yang belum cukup kuat untuk melakukan pengecekan sendiri misalnya menimbang saat pembelian atau meminta bukti pengisian.
Menurutnya, Ridwan warga Jepara perlu dilibatkan sebagai bagian dari pengawasan sosial:
“Kalau masyarakat mulai melihat, menimbang sendiri atau menanyakan berat isi tabung, maka agen dan pangkalan tertekan untuk transparan. Pemerintah daerah dan lembaga pengawas harus fasilitasi edukasi dan mekanisme sederhana pengecekan ini, " jelasnya.
Rekomendasi Langkah Praktis
Berdasarkan diskusi dengan Purnomo dan fakta yang ada, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:
- Agen atau pangkalan di Jepara diimbau menyediakan timbangan digital atau timbangan manual yang dapat digunakan konsumen sebelum membeli.
- Pemerintah daerah (misalnya Dinas Perindustrian & Perdagangan Jepara) bersama agen LPG membuat satgas rutin pengecekan takaran di pangkalan lokal.
- Konsumen diberi edukasi melalui media lokal seperti Queensha.id untuk membiasakan: “Timbang saat beli, catat berat, simpan bukti pembelian/pengisian”.
- Dibuka saluran pengaduan lokal (misalnya ke kecamatan atau dinas terkait) agar pelanggaran bisa segera ditindak.
Jadi, kegelisahan warga Jepara soal isi tabung elpiji 3 kg adalah alarm untuk seluruh sistem yaitu distribusi, pengawasan, hingga kesadaran konsumen. Menurut Purnomo Wardoyo, jika aspek kepercayaan publik ini tak segera diperkuat, maka subsidi yang ditujukan untuk rakyat bisa kehilangan makna sosialnya.
Masyarakat Jepara berhak mendapatkan isi yang sesuai jumlahnya, bukan sekadar membeli subsidi namun merasa mendapatkan subsidi “kurang”.
***
(Tim Redaksi Queensha.id)
