 |
| Foto, salah satu rumah warga di RT 01 RW 05, Desa Damarjati, kecamatan Kalinyamatan, Jepara. |
Queensha.id – Jepara,
Sebuah unggahan di grup Facebook Info Seputar Jepara 24 Jam memicu perbincangan hangat warganet mengenai akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jepara. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Maz Arry Honda Jepara sekitar empat jam lalu, Kamis (27/11/2025), menampilkan kondisi rumah seorang pria berusia sekitar 65 tahun di Desa Damarjati, RT 01 RW 05, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara.
Dalam keterangannya, sang pengunggah mempertanyakan apakah warga dengan kondisi ekonomi demikian layak menerima bansos. Foto rumah sederhana itu kemudian memunculkan beragam komentar, sebagian besar bernada kritik terhadap sistem penyaluran bantuan sosial di daerah.
Warganet Soroti Dugaan Ketidaktepatan Sasaran
Komentar yang muncul menunjukkan keresahan publik. Akun Mana Nonik menuliskan bahwa penentuan penerima bansos sangat bergantung kepada RT dan pengawas PKH.
“Masalah layak atau tidak itu tergantung dari RT dan pengawas PKH… kalau RT atau pengawas PKH besti ya mesti dapat,” tulisnya.
Komentar lain mempertegas dugaan tersebut. Akun Abdul Shokib menulis:
“Punya saudara perangkat desa nggak? Kalau tidak punya jangan harap dapat bantuan… begitulah kira-kira.”
Sementara akun Bakol Iwak menilai kondisi tersebut sebagai ironi:
“Jelas tidak layak dilihat dari rumahnya. Yang berhak menerima bantuan rumah yang sudah bagus. Kalau tidak percaya sidak saja per RT hingga rumah bagus pada dipasang plang PKH.”
Beberapa warganet bahkan memberikan contoh pengalaman pribadi yang dianggap tidak adil.
Akun Ryan Skore menuliskan cerita panjang tentang keluarganya yang tidak pernah mendapat bantuan meski hidup serba kekurangan, sementara warga lain yang tergolong mampu justru menerima BLT atau PKH.
Warga Bagikan Cara hingga ‘Trik’ Mengurus Data Bansos
Di antara komentar bernuansa protes, ada pula yang memberikan saran teknis.
Akun Yahya Al Amin menyarankan agar warga memastikan kembali informasi administrasi kependudukan:
“Cek dulu KTP dan bidang tanah. Kalau KTP-nya swasta dan tanahnya luas, harus diperbarui dulu. Setelah itu lapor ke kecamatan.”
Komentar-komentar ini menggambarkan minimnya kepercayaan publik terhadap proses verifikasi data penerima bantuan.
Keluhan Masyarakat Jepara: Yang Miskin Tidak Masuk Data, yang Mampu Justru Dapat
Merespons viralnya unggahan tersebut, tim Queensha.id mengumpulkan pernyataan dari beberapa warga sekitar Jepara yang turut menyoroti persoalan bansos.
Slamet (45), warga Kalinyamatan, mengaku tidak heran jika kasus seperti ini kembali muncul.
“Di desa mana pun selalu sama. Yang betul-betul butuh sering tidak masuk data. Yang dekat perangkat desa, malah dapat duluan,” katanya.
Sriatun (52), warga Pecangaan, menilai proses pendataan harus diawasi ulang.
“Kami berharap ada pendataan dari nol lagi. Banyak warga tua, janda, atau buruh harian yang tidak pernah dapat bantuan. Padahal jelas-jelas mereka lebih membutuhkan," katanya.
Riyanto (34), warga Welahan, mengatakan kecemburuan sosial muncul bukan tanpa sebab.
“Kalau penyalurannya tepat sasaran, warga tidak mungkin ribut di Facebook. Ini karena banyak contoh keluarga mampu yang justru menerima PKH. Itu yang bikin warga tidak percaya," jelasnya.
Nur Azizah (29), warga Batealit, meminta pemerintah lebih transparan.
“RT dan pendamping PKH harus terbuka. Siapa saja yang masuk data, apa kriterianya, harus diumumkan. Biar masyarakat tidak merasa ada permainan, " ucapnya.
Publik Desak Evaluasi dan Sidak Penyaluran Bansos
Unggahan yang viral ini kembali menyoroti persoalan klasik penyaluran bansos: verifikasi data yang dianggap tidak objektif, faktor kedekatan, hingga minimnya transparansi dari perangkat desa.
Warga berharap pemerintah kecamatan dan kabupaten segera melakukan evaluasi, termasuk sidak lapangan, agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, seperti lansia di Damarjati yang fotonya kini menjadi perhatian publik.
***
Tim Redaksi.
