Queensha.id - Edukasi Sosial,
Ketimpangan sering kali tidak perlu teori rumit untuk terlihat. Ia cukup ditaruh berdampingan. Dan itulah yang dilakukan pengamat sosial asal Jepara, Jawa Tengah, Purnomo Wardoyo, lewat sebuah catatan singkat yang menyentak kesadaran publik.
- Gaji ahli gizi Rp5 juta.
- Kepala dapur Rp7 juta.
- Akuntan Rp5 juta.
- Pengantar ompreng Rp3 juta.
- Tukang cuci piring Rp2,7 juta.
Sementara itu, guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun digaji Rp300 ribu.
Bahkan lebih ironis, Bapak Subandi hanya menerima Rp90 ribu per bulan.
Pertanyaan pun mengemuka, sebagaimana disampaikan kepada salah satu pemerhati kebijakan publik: apakah ini sudah tepat?
Atau justru ini cermin paling jujur dari wajah republik hari ini?
Ketimpangan yang Bukan Kebetulan
Daftar gaji tersebut bukan sekadar soal angka. Ia adalah peta prioritas negara yakni siapa yang dihargai, siapa yang dibiarkan bertahan hidup di batas kemanusiaan.
Di satu sisi, sektor-sektor pendukung industri dan jasa bergerak mengikuti logika pasar. Di sisi lain, profesi yang menopang masa depan bangsa (pendidikan) justru diperlakukan sebagai beban, bukan investasi. Ketimpangan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh subur dalam sistem politik yang lebih sibuk menjaga keseimbangan elite ketimbang keadilan sosial.
“Inilah mas, republik ini sudah berubah menjadi Republik Kartel Politik,” tulis Purnomo Wardoyo, Rabu (21/1/2026) melalui pesan singkat di group WhatsApp Restorasi Jepara.
Demokrasi yang Dikunci dari Dalam
Konsep party cartel yang diperkenalkan Richard Katz dan Peter Mair menjelaskan bagaimana partai-partai politik berhenti bersaing secara ideologis dan justru bersekutu demi mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi substansinya menguap.
Pemilu berubah menjadi ritual lima tahunan. Kandidat tampil seolah bersaing, padahal banyak kesepakatan telah dikunci di balik layar. Rakyat diberi pilihan, namun pilihan itu sudah disaring ketat oleh elite politik. Demokrasi pun menjelma seperti etalase yakni tampak hidup, tetapi kosong makna.
Dalam sistem seperti ini, kebijakan publik cenderung aman bagi kartel, bukan adil bagi rakyat. Isu kesejahteraan guru honorer, buruh kecil, dan pekerja informal tidak pernah benar-benar menjadi prioritas karena tidak menguntungkan secara politik.
Oposisi yang Dijinakkan, Kritik yang Disterilkan
Kartelisasi politik juga bekerja dengan cara yang halus. Tidak perlu membungkam oposisi dengan represi. Cukup biarkan mereka hidup tanpa oksigen. Regulasi, pendanaan, dan akses media membuat oposisi hadir sebatas dekorasi demokrasi.
Guillermo O’Donnell menyebutnya delegative democracy merupakan demokrasi yang ada, tetapi kekuasaan nyata terpusat pada segelintir elite. Rakyat hanya diminta hadir untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat.
Akibatnya, kritik menjadi sopan, jinak, dan tidak menggigit. Dan ketimpangan seperti gaji guru Rp300 ribu atau Rp90 ribu per bulan terus berulang tanpa koreksi serius.
Ketika Negara Menjadi Perusahaan Elite
Dalam republik kartel, partai politik bekerja layaknya perusahaan bersama. Negara menjadi aset kolektif yang dibagi sesuai kuota kekuasaan. Ideologi cair, prinsip fleksibel, selama stabilitas elite terjaga.
Di titik inilah, ketimpangan upah bukan lagi soal anggaran semata, melainkan soal moral politik. Siapa yang dianggap penting, dan siapa yang boleh dikorbankan demi kenyamanan sistem.
Tertawa agar Tidak Marah
Mungkin itulah sebabnya rakyat sering memilih tertawa getir. Tertawa melihat politik yang gaduh tapi mudah ditebak. Tertawa melihat janji perubahan yang terus diulang tanpa hasil. Tertawa karena jika tidak, kemarahan mungkin akan meluap.
Namun pertanyaannya tetap menggantung yaitu, sampai kapan ketimpangan ini dianggap wajar?
Ketika guru dihargai ratusan ribu, sementara sistem yang memiskinkan mereka terus dipelihara, demokrasi sejatinya sedang kehilangan makna. Dan republik yang mengaku berdaulat itu perlahan berubah menjadi republik kartel—halus, rapi, tapi pelan-pelan menggerogoti masa depan bangsanya sendiri.
***
Tim Redaksi.
