Queensha.id – Jepara,
Ada yang mengganjal dalam catatan pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2026. Ibarat tengah berlari kencang mengejar pertumbuhan, langkah ekonomi Bumi Kartini justru tersandung oleh persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: akses jalan provinsi yang rusak dan lamban diperbaiki.
Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, yang akrab disapa Mas Wiwit, tak menutupi kekecewaannya. Dari total kebutuhan anggaran perbaikan jalan provinsi sebesar Rp120 miliar yang telah diusulkan, dana yang benar-benar terealisasi baru menyentuh angka Rp7,9 miliar. Selisih yang terlalu jauh untuk daerah yang tengah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi.
Bukan Sekadar Aspal, Tapi Urat Nadi Ekonomi
Dalam pertemuan bersama Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, di Ruang Kerja Bupati pada 26 Januari 2026, Mas Wiwit menegaskan bahwa persoalan jalan bukan urusan teknis semata, melainkan menyangkut denyut hidup ekonomi masyarakat Jepara.
“Kondisi jalan provinsi adalah penentu. Kalau jalannya hancur, distribusi barang macet, mobilitas buruh terganggu, dan investor pasti berpikir dua kali untuk masuk ke Jepara,” tegasnya.
Selama ini, ketergantungan Jepara pada satu jalur utama menuju Semarang kerap menjadi jebakan klasik bagi pelaku usaha. Ketika kemacetan parah atau kerusakan jalan terjadi, biaya logistik melonjak, waktu tempuh membengkak, dan daya saing industri lokal ikut tergerus.
Situasi ini bukan hanya merugikan sektor besar, tetapi juga memukul pelaku UMKM, nelayan, hingga buruh harian yang menggantungkan hidup pada kelancaran akses transportasi.
Jalur Alternatif Jadi Opsi Mendesak
Tak ingin sekadar menunggu realisasi anggaran provinsi yang tak pasti, Pemkab Jepara mulai mengalihkan fokus pada strategi jangka menengah. Salah satunya dengan menggodok pelebaran jalur alternatif Kedung–Wedung, yang digadang-gadang sebagai “South Gate” atau pintu selatan baru bagi arus logistik dan ekonomi Jepara.
Jalur ini dinilai strategis karena mampu memecah beban lalu lintas dari jalur utama sekaligus membuka kawasan-kawasan produktif di wilayah selatan Jepara. Jika terealisasi, Kedung–Wedung bukan hanya menjadi jalan alternatif, tetapi juga koridor ekonomi baru.
“Kami tidak bisa hanya berharap. Daerah harus punya langkah antisipatif agar roda ekonomi tetap bergerak,” ujar Mas Wiwit, Selasa (27/1) dikutip dari berbagai sumber.
Investasi Butuh Kepastian, Bukan Janji
Di tengah persaingan antardaerah yang semakin ketat, infrastruktur menjadi kartu truf utama. Investor tak hanya melihat potensi sumber daya manusia dan lahan, tetapi juga kepastian akses dan efisiensi distribusi.
Minimnya realisasi anggaran perbaikan jalan provinsi dikhawatirkan menjadi sinyal negatif bagi dunia usaha. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, ambisi menjadikan Jepara sebagai daerah ramah investasi berisiko tinggal slogan.
Pemerintah daerah kini berada di persimpangan: antara terus menunggu kebijakan provinsi atau mempercepat terobosan dengan sumber daya sendiri. Yang jelas, bagi masyarakat Jepara, jalan mulus bukan kemewahan melainkan hak dasar untuk bergerak, bekerja, dan berkembang.
***
Tim Redaksi.
