Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, melontarkan kritik tajam terhadap praktik korupsi yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Menurutnya, sebagian besar korupsi yang terjadi (baik di tingkat desa hingga pusat) bukan dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup pelaku, melainkan untuk kepentingan politik dan perebutan kekuasaan.
“Kalau kita amati secara jujur, uang hasil korupsi itu bukan untuk makan pelaku dan keluarganya. Yang paling besar justru digunakan untuk kepentingan politik: mencari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan,” ujar Purnomo dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Ia menilai, praktik korupsi kerap menjadi modal utama dalam kontestasi politik, mulai dari biaya pencitraan, konsolidasi kekuatan, hingga transaksi kepentingan. Setelah kekuasaan diraih, sisa uang haram itu digunakan untuk membeli properti, gaya hidup mewah, dan membangun jejaring kekuasaan baru.
Rakyat Jadi Mata Rantai Korupsi
Lebih jauh, Purnomo mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik politik uang.
Ia menegaskan bahwa menerima uang dari pihak yang sedang mengejar atau mempertahankan kekuasaan sama artinya dengan ikut melanggengkan korupsi.
“Sebagai rakyat, jangan sekali-kali menerima uang dari mereka yang sedang berburu kekuasaan. Saat kita menerima uang itu lalu mendukung dan memilih mereka, sama saja kita membela koruptor untuk tetap berkuasa dan leluasa mencuri kekayaan negara,” tegasnya.
Menurutnya, politik uang bukan sekadar pelanggaran etika demokrasi, melainkan bagian dari siklus korupsi itu sendiri. Uang yang diterima rakyat hari ini, kata dia, akan ditarik kembali oleh penguasa esok hari melalui kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
Demokrasi Mahal, Rakyat yang Membayar
Purnomo juga menyoroti mahalnya ongkos politik di Indonesia yang menjadi alasan klasik para elite untuk “mengembalikan modal” setelah berkuasa. Dalam kondisi ini, rakyat kembali menjadi korban: fasilitas publik terabaikan, pelayanan melemah, dan kekayaan negara terkuras.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan berani menolak praktik transaksional dalam politik, sekaligus menuntut transparansi dan integritas para calon pemimpin.
“Kalau kita ingin negara ini bersih, jangan berharap dari elite saja. Rakyat harus berhenti jadi pembenaran bagi korupsi yang dibungkus uang receh,” pungkasnya.
Berikut jenis-jenis korupsi di Indonesia
1. Mencuri uang rakyat.
2. Mengambil dana APBN/APBD.
3. Memotong anggaran bantuan sosial.
Contoh: Dana jalan Rp1 miliar, dibangun asal-asalan karena sebagian uangnya “disunat”.
2. Suap (Sogokan)
1. Uang pelicin agar urusan lancar.
2. Menyuap pejabat supaya proyek dimenangkan.
3. Menyuap aparat agar lolos dari hukuman.
4. Menyuap agar izin cepat keluar.
Contoh: Memberi uang agar lulus tes atau tidak ditilang.
3. Gratifikasi
1. Hadiah yang sebenarnya suap terselubung.
2. Uang, barang, liburan, atau fasilitas mewah.
3. Diberikan karena jabatan, bukan karena hubungan pribadi.
Contoh: Pejabat diberi mobil atau jalan-jalan ke luar negeri setelah membantu proyek.
1. Kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi.
2. Mengangkat keluarga/kerabat.
3. Memaksakan kebijakan demi keuntungan sendiri.
Contoh: Kepala desa memprioritaskan proyek ke keluarga sendiri.
1. Main mata dalam pembangunan.
2. Mengurangi kualitas bahan.
3. Mengatur pemenang tender.
4. Laporan fiktif
Contoh: Bangunan sekolah baru tapi cepat rusak.
1. Uang haram untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.
2. Politik uang saat pemilu.
3. Dana ilegal untuk kampanye.
4. Balas budi setelah terpilih
Contoh: Bagi-bagi uang atau sembako agar dipilih.
7. Pungutan Liar (Pungli)
1. Tarikan liar yang tidak resmi.
2. Diminta saat mengurus administrasi.
3. Dipaksa dengan ancaman dipersulit
Contoh: Bayar “uang rokok” agar surat cepat jadi.
8. Nepotisme
1. Mengutamakan keluarga dan kroni.
2. Jabatan dibagi ke orang dekat.
3. Bukan karena kemampuan
Contoh: Anak pejabat langsung dapat jabatan strategis.
Memainkan bantuan untuk rakyat miskin,
1. Data fiktif penerima.
2. Bantuan dipotong.
3. Dibagikan ke orang dekat
Contoh: Bansos berkurang dari yang seharusnya diterima.
10. Korupsi Waktu & Fasilitas Negara
- Gaji dibayar tapi kerja tidak maksimal.
- Bolos tapi tetap digaji.
- Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan pribadi.
Contoh: Mobil dinas dipakai jalan-jalan keluarga.
Kesimpulan Singkat
Korupsi bukan hanya mencuri uang, tapi juga:
1. Mencuri keadilan.
2. Mencuri kesempatan.
3. Mencuri masa depan rakyat
Dan yang paling berbahaya:
"korupsi sering terlihat “biasa” karena sudah dianggap wajar".
***
Tim Redaksi.
