Queensha.id - Opini Publik,
Di negeri yang kaya sumber daya namun miskin teladan, pajak rakyat kerap menjelma menjadi apa saja, kecuali kesejahteraan yang utuh. Dari jalan berlubang yang tak kunjung ditambal, baliho senyum pejabat yang terus berganti, hingga program sosial berskala raksasa bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang di atas kertas tampak mulia, namun di baliknya menyisakan tanda tanya besar: siapa sebenarnya yang paling kenyang?
Secara konsep, MBG adalah gagasan nyaris tak terbantahkan. Memberi makan bergizi bagi anak-anak adalah investasi masa depan.
Namun, seperti banyak kebijakan populis lain, niat baik sering kali hanya menjadi pembungkus luar. Ketika dibuka, aroma gizi kalah kuat dibanding bau kepentingan.
Temuan ICW: Yayasan Sosial, Rasa Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) menguliti program ini dari sisi yang jarang disentuh: aktor-aktor di balik distribusi.
Dari 102 yayasan mitra MBG yang ditelusuri, hampir sepertiganya memiliki afiliasi politik di mulai dari partai, tim pemenangan, birokrat, aparat, hingga jejaring pengusaha dan keluarga elite.
Yayasan yang seharusnya nirlaba justru tampak seperti kendaraan logistik kekuasaan.
Bedanya, bukan baliho atau kaus kampanye yang diangkut, melainkan nasi kotak yang dibiayai uang pajak rakyat.
Yang lebih ironis, beberapa yayasan bahkan terhubung dengan mantan terpidana korupsi. Sebuah paradoks telanjang: program anti-stunting dijalankan oleh aktor-aktor yang rekam jejaknya justru merusak kepercayaan publik.
Anggaran Membesar, Transparansi Menyusut
Anggaran MBG yang menembus ratusan triliun rupiah seharusnya diiringi pengawasan ketat. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Detail harga, mekanisme penunjukan mitra, hingga standar kualitas makanan kerap samar. Di lapangan, laporan keracunan, distribusi tak merata, dan kualitas menu yang dipertanyakan bermunculan.
Anehnya, narasi resmi tetap menenangkan. Kasus disebut “rendah”, seolah definisi rendah bisa dinegosiasikan sesuai kepentingan politik.
Anak-anak Dijadikan Tameng Moral
Setiap kritik terhadap MBG sering dibalas dengan tuduhan anti-rakyat. Anak-anak dijadikan tameng moral untuk membungkam pertanyaan publik.
Padahal, mempertanyakan tata kelola bukan berarti menolak gizi, melainkan memastikan hak anak tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan.
ICW bahkan menyebut MBG berpotensi menjadi “kotak pandora” korupsi lintas sektor. Namun seperti biasa, di Indonesia, kotak pandora kerap diganti labelnya menjadi “program strategis nasional”, lalu dijaga rapat dari sorotan.
Pandangan Pengamat: Negara Jangan Jadikan Anak sebagai Alibi Politik
Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai polemik MBG menunjukkan penyakit lama dalam kebijakan publik Indonesia: populisme tanpa akuntabilitas.
“Masalah utama MBG bukan pada idenya, tetapi pada siapa yang mengelola dan bagaimana transparansinya. Ketika program sosial dijalankan dengan logika balas jasa politik, maka anak-anak bukan lagi subjek kebijakan, melainkan alibi,” kata Purnomo, Jum'at (23/1/2026).
Ia menegaskan, pajak rakyat adalah amanah, bukan modal politik.
“Jika pajak rakyat digunakan untuk menguatkan jejaring kekuasaan, maka negara sedang mengajarkan ketidakadilan sejak dini. Anak-anak seharusnya diberi gizi, bukan diwarisi praktik patronase,” lanjutnya.
Menurut Purnomo, pemerintah semestinya berani melakukan audit terbuka, evaluasi total, dan menghentikan sementara program jika ditemukan konflik kepentingan sistemik.
MBG: Gizi atau Golongan?
Pada akhirnya, pertanyaan publik tak bisa dihindari: apakah MBG benar-benar tentang mengenyangkan anak-anak, atau menggemukkan jaringan kekuasaan?
Jika jawabannya yang kedua, maka MBG bukan lagi singkatan dari Makan Bergizi Gratis, melainkan “Makan Bersama Golongan”.
Dan seperti biasa, rakyat hanya kebagian satu hal yang pasti: struk pembayaran pajaknya.
***
Sumber: Yoyok Rahayu Basuki.
Tim Redaksi.
