Queensha.id - Pati,
Ribuan warga Kabupaten Pati memadati Alun-alun Simpang Lima, Jumat (23/1/2026). Bukan untuk pesta rakyat biasa, melainkan tasyakuran dan doa bersama menyusul penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini menjadi potret langka: proses hukum yang biasanya sunyi, justru disambut sorak syukur masyarakat.
Kegiatan tersebut digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai ekspresi kelegaan kolektif atas tuntutan panjang masyarakat akan kepemimpinan yang bersih. Alun-alun berubah menjadi ruang publik perayaan, doa, sekaligus pernyataan sikap politik warga.
“Kekuasaan Itu Amanah, Bukan Hak Istimewa”
Juru Bicara AMPB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa tasyakuran ini bukan bentuk kebencian personal, melainkan simbol harapan akan perubahan.
“Ini jawaban dari aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan pemerintahan bersih. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok,” tegas Syaiful dalam orasinya.
Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Sudewo menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang memegang jabatan publik agar tidak bermain-main dengan kewenangan.
Desakan Transparansi dan Reformasi Birokrasi
Momentum ini juga dimanfaatkan AMPB untuk menyuarakan tuntutan lebih luas. Mereka mendesak agar pasca-penonaktifan bupati, reformasi birokrasi di Kabupaten Pati dilakukan secara menyeluruh. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta berbenah dan kembali pada peran utama sebagai pelayan publik, bukan alat kekuasaan.
AMPB menilai, kasus hukum yang menjerat kepala daerah tidak boleh berhenti pada individu, tetapi harus menjadi pintu masuk membersihkan sistem yang selama ini dinilai permisif terhadap praktik koruptif.
Solidaritas untuk Aktivis, Demokrasi Harus Dijaga
Dalam acara tersebut, AMPB juga menyuarakan solidaritas bagi dua aktivis mereka, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, yang masih menjalani proses hukum terkait aksi pemblokiran Jalan Pantura. Mereka mendesak aparat agar bersikap objektif dan tidak mengkriminalisasi kritik warga.
“Demokrasi tidak boleh lumpuh hanya karena warga berani bersuara,” ujar Syaiful.
AMPB menilai kebebasan berekspresi dan kritik adalah fondasi demokrasi yang harus dilindungi, bukan ditekan.
Potong Gundul dan Makan Bersama: Simbol Kemenangan Rakyat
Suasana Alun-alun Pati kian semarak ketika sejumlah warga melakukan nazar mencukur rambut hingga gundul sebagai simbol rasa syukur. Di tengah kerumunan, warga juga menggelar makan bersama—menandai apa yang mereka sebut sebagai “kemenangan moral rakyat”.
Bagi sebagian warga, peristiwa ini bukan sekadar soal hukum, melainkan titik balik kepercayaan publik.
Harapan Baru di Tengah Krisis Kepercayaan
AMPB menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pengawas independen jalannya pemerintahan di Pati. Mereka berjanji tidak akan berhenti mengawal proses hukum dan kebijakan publik hingga birokrasi benar-benar bersih dan berpihak pada rakyat.
Syukuran di Alun-alun Pati hari itu mencerminkan satu pesan kuat: ketika keadilan bergerak, rakyat tak lagi diam. Di tengah krisis kepercayaan terhadap elite, masyarakat memilih turun ke ruang publik tapi bukan untuk mengamuk, melainkan merayakan harapan akan pemerintahan yang lebih jujur dan demokratis.
***
Tim Redaksi.
