 |
| Foto, Arsita (39) dan suaminya, Hogi Minaya (43) serta Kapolres Sleman, Kombes Pol Edy Setiyanto. |
Queensha.id — Sleman,
Kasus penjambretan di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berujung pada penetapan suami korban sebagai tersangka, kembali menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas mengenai batasan pembelaan diri dan penegakan hukum di Indonesia.
Kronologi Lengkap Kejadian
Peristiwa bermula pada 26 April 2025, ketika Arsita (39) menjadi korban penjambretan di kawasan Jalan Solo, Maguwoharjo. Saat itu, Arsita sedang mengendarai sepeda motor ketika tasnya dijambret oleh dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dan melarikan diri.
Melihat istrinya dalam bahaya, suaminya, Hogi Minaya (43), yang sedang mengendarai mobil di jalur sebelah langsung mencoba mengejar pelaku. Aksi pengejaran tersebut dilakukan dengan cara memepet kendaraan pelaku demi menghentikan mereka.
Pada percobaan terakhir, kedua terduga penjambret kehilangan kendali, naik ke trotoar, dan menabrak tembok di sisi jalan hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
Polisi kemudian menangani peristiwa ini sebagai dua perkara berbeda: kasus penjambretan murni ditutup karena kedua pelaku telah meninggal dunia sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut, sedangkan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tetap diproses sesuai ketentuan hukum.
Suami Korban Jadi Tersangka
Meski Hogi hanya bereaksi untuk membantu istrinya yang menjadi korban kejahatan jalanan, aparat Polresta Sleman menetapkan Hogi sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas karena aksinya mengejar dan memepet kendaraan pelaku hingga menyebabkan kematian dua orang.
Saat ini, kasusnya telah memasuki tahap dua dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman untuk proses selanjutnya. Hogi menjalani status tahanan luar dengan pengawasan GPS dan dibatasi ruang geraknya di wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta.
Reaksi Publik dan Pandangan Instansi
Keputusan menetapkan Hogi sebagai tersangka menuai kritik dari berbagai pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan perhatian serius terhadap trauma psikologis yang dialami Arsita dan keluarganya akibat penjambretan tersebut, sekaligus menyayangkan penetapan status tersangka kepada suami korban yang dinilai berusaha membela istri dari aksi kriminal.
Sementara itu, anggota DPR RI menegaskan bahwa kasus ini harus dipandang sebagai satu rangkaian peristiwa hukum utuh dan tidak dipisahkan secara parsial demi menjaga kepastian hukum dan prinsip due process.
Upaya Penyelesaian dan Terkini
Perkembangan terbaru menunjukkan pihak Kejaksaan Negeri Sleman membuka ruang penyelesaian melalui restorative justice, yakni melalui mediasi antara pihak keluarga Hogi dan keluarga kedua pelaku penjambretan, dengan tujuan mencari penyelesaian damai di luar pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kasus pidana berdasarkan prinsip pemulihan.
Kasus yang semula berkisar pada tindak pidana penjambretan kini telah berubah menjadi masalah hukum lalu lintas, yang membuka diskusi lebih luas tentang batas pembelaan diri, tanggung jawab pengemudi, serta bagaimana hukum menilai tindakan seseorang ketika berada dalam situasi berisiko tinggi.
Pandangan Pengamat Sosial dari Jepara: Purnomo Wardoyo
Menurut pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, kasus ini menjadi salah satu contoh dilema serius dalam penerapan hukum di Indonesia. Wardoyo menilai bahwa meskipun tindakan mengejar pelaku tampak sebagai respons naluriah untuk melindungi korban, hukum harus tetap dijalankan secara tegas dan objektif.
“Perlu ada kajian mendalam soal bagaimana hukum memetakan tindakan pembelaan diri dalam konteks kejahatan jalanan dengan risiko keselamatan publik. Batasan antara pembelaan diri dan penciptaan bahaya bagi pihak lain harus dipahami oleh semua unsur masyarakat, aparat, dan pembuat kebijakan,” ujar Purnomo, Kamis (29/1).
Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik tentang cara yang aman dan legal dalam menghadapi situasi ancaman kejahatan, serta perlunya mekanisme hukum yang adil dan transparan. (pendapat umum, terverifikasi secara konteks)
Kasus penjambretan di Sleman ini memperlihatkan ketegangan antara upaya pembelaan diri oleh warga dan penerapan hukum formal oleh aparat. Penetapan suami korban sebagai tersangka meskipun pelaku penjambretan sudah meninggal telah memicu perdebatan luas di masyarakat dan lembaga negara, serta membuka ruang diskusi tentang bagaimana hukum memaknai tindakan warga dalam situasi krisis.
***
Tim Redaksi.
