Notification

×

Iklan

Iklan

Menu MBG di Jepara Saat Ramadan 2026 Tuai Sorotan, Kiriman Tetap Jalan Meski Diprotes Warga

Senin, 23 Februari 2026 | 22.26 WIB Last Updated 2026-02-23T15:28:14Z
Foto, salah satu menu MBG di wilayah kabupaten Jepara.


Queensha.id — Jepara,


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat Kabupaten Jepara. Deretan foto menu MBG yang beredar di media sosial sepanjang Ramadan 2026 memicu gelombang kritik publik setelah banyak warga menilai isi makanan tidak sesuai harapan.


Unggahan foto-foto menu MBG dari sejumlah sekolah langsung viral dan menjadi trending topic di berbagai akun Facebook warga Jepara. Narasi yang menyertai unggahan tersebut bahkan menyebut kondisi menu MBG sebagai “sangat menyedihkan”.


MBG Tetap Dikirim Meski Bulan Puasa
Yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah fakta bahwa distribusi MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan.


Padahal sebelumnya sempat muncul usulan dari sejumlah orang tua dan masyarakat agar program dihentikan sementara atau disesuaikan dengan kondisi puasa siswa.


Namun di lapangan, pengiriman makanan tetap dilakukan ke sekolah-sekolah.
Warga mempertanyakan efektivitas program ketika sebagian besar siswa menjalankan ibadah puasa dan tidak langsung mengonsumsi makanan tersebut.


Beberapa komentar yang ramai di media sosial antara lain:


“Puasa kok tetap dikirim, akhirnya mubazir.”

“Menu tidak sesuai anggaran tapi tetap jalan.”

“Harusnya Ramadan ada penyesuaian kebijakan.”

Menu Jadi Sorotan Publik
Selain waktu distribusi, isi menu MBG juga menjadi perhatian netizen. 


Banyak unggahan memperlihatkan porsi makanan yang dianggap kurang layak dibandingkan nilai anggaran yang beredar di masyarakat.



Isu ini memperkuat kritik lama terkait:



3. Transparansi pengadaan,

4. Pengawasan distribusi di tingkat sekolah.



Perdebatan pun meluas, tidak hanya soal makanan, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah.


Pandangan Pengamat Sosial Jepara

Pengamat sosial Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai polemik MBG di bulan Ramadan menunjukkan adanya celah komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat.



Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar menu makanan, tetapi ketidaksesuaian kebijakan dengan konteks sosial masyarakat.


“Ramadan memiliki dinamika berbeda. Ketika anak-anak berpuasa, pendekatan program seharusnya ikut disesuaikan. Jika tidak, masyarakat akan menilai program berjalan tanpa empati sosial,” ujarnya, Senin (23/2).


Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan program menjadi kontroversial:


1. Tidak Ada Penyesuaian Ramadan

Distribusi makanan tetap dilakukan seperti hari biasa, sementara kebutuhan siswa berubah.


2. Ekspektasi Publik Tinggi

Karena menggunakan dana publik, masyarakat berharap kualitas menu benar-benar mencerminkan anggaran yang digunakan.


3. Era Media Sosial

Menurutnya, satu foto menu saja kini bisa memicu diskusi nasional karena publik memiliki ruang kontrol sosial yang sangat luas.



Kritik Bukan Penolakan Program

Purnomo menegaskan kritik masyarakat tidak selalu berarti menolak program MBG.


“Masyarakat Jepara sebenarnya ingin program ini berhasil. Kritik muncul karena mereka merasa memiliki program tersebut. Ini bentuk kontrol sosial yang sehat,” katanya.


Ia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi cepat selama Ramadan, seperti:
menyesuaikan jadwal distribusi,
mengubah konsep menjadi paket berbuka,
atau mengalihkan sementara ke program edukasi gizi.


MBG di Persimpangan Kepercayaan Publik

Fenomena viralnya menu MBG Ramadan 2026 menunjukkan perubahan besar dalam relasi masyarakat dan kebijakan publik.


Kini masyarakat tidak lagi menjadi penerima pasif, tetapi pengawas aktif.
Program yang bertujuan baik dapat berubah menjadi polemik jika pelaksanaannya dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial.


Bagi banyak warga Jepara, persoalan ini bukan hanya soal menu makan siang sekolah, melainkan soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat.


Dan Ramadan tahun ini menjadi momentum penting: apakah MBG mampu beradaptasi dengan aspirasi masyarakat, atau justru terus menjadi bahan perdebatan publik.


***
Tim Redaksi.