 |
| Foto, tangkap layar dari unggahan akun Facebook Agoest Jati Mebel. |
Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kritik dari masyarakat terkait penggunaan anggaran dan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Salah satu kritik datang dari unggahan akun media sosial Agoest Jati Mebel yang menilai masyarakat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara apabila realisasi belanja dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.
Dalam narasi yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa anggaran operasional dapur dan pembayaran tenaga kerja sebenarnya telah dianggarkan, sehingga penggunaan dana harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Unggahan tersebut juga menekankan bahwa dana MBG berasal dari anggaran negara yang bersumber dari berbagai sektor, sehingga publik memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap program tersebut.
Pengamat Sosial: Kritik Publik adalah Bentuk Pengawasan
Menanggapi polemik tersebut, pengamat sosial Jepara Purnomo Wardoyo menilai kritik masyarakat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Menurutnya, program berskala nasional dengan anggaran besar memang harus terbuka terhadap evaluasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun potensi penyimpangan.
“Ketika masyarakat bertanya soal anggaran, itu bukan berarti menolak programnya. Justru itu bentuk kepedulian agar pelaksanaan sesuai tujuan dan tidak melenceng,” ujarnya.
Klarifikasi Anggaran dari Badan Gizi Nasional
Di tengah perdebatan publik, Badan Gizi Nasional sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai komposisi anggaran MBG.
BGN menegaskan bahwa biaya bahan makanan dalam program tersebut berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 seperti yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Sisa anggaran digunakan untuk operasional dapur, distribusi, serta insentif mitra pelaksana program.
Program MBG sendiri dirancang sebagai strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menekan angka Stunting di Indonesia.
Harapan Evaluasi di Bulan Ramadan
Memasuki Ramadan 2026, sejumlah orang tua siswa berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait distribusi makanan, standar kebersihan, serta mutu gizi yang diterima anak-anak.
Purnomo menilai keberhasilan program bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas pelaksanaan di lapangan.
“Masyarakat berharap bantuan yang diterima siswa bukan sekadar gratis, tetapi benar-benar sehat, layak, dan bergizi,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi anggaran dan pengawasan ketat menjadi kunci agar program nasional tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
***
Tim Redaksi.
